Rindu Pancasila

Prihatin Merindukan

Pancasila

Dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang krisis multi- dimensional atau terpuruk akibat reformasi kebablasan, orang prihatin memikirkan jalan keluar sebaik-baiknya. Misalnya Andreas Yumarma, anggota Internati- onal Society for Philosophers, UK, mengusulkan “Reimplementasi Ideologi Bangsa”. Pancasila, sumber ideologi hidup berbangsa dan bernegara, merupakan fondasi re­medial fundamental bagi kcsatuan, persaudaraan dan rekonsiliasi sosial. (Kompas, 7/9/2005).

Selanjutnya Kementerian POLHUKKAM pada 27/9/2005 mengadakan Sarasehan Nasional Pancasila; Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) pada 12 Januari 2006, di LEMHANNAS Jakarta, meluncurkan Buku Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara; Sulastomo, Koordinator Gerakan Jalan Lurus, mempersoalkan ”Masih Relevankah Pancasila?” Mengagumi betapa jauhnya pemikiran founding fathers yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendekati prinsip-prinsip yang dirumuskan The European Dreams. Kekeliru-annya, belum mampu mengimplementasikan kaidah kebersamaan. Di sinilah perlunya revitalisasi dan menerjemahkan Pancasila (Kompas, 4/3/2006); dan banyak lagi pemikiran senada dalam berbagai sarasehan dan media massa.

Pemikiran “re-implementasi, re-vitalisasi, re-aktualisasi, atau re-juve nasi Pancasila” yang diusulkan umumnya bernada normatif, teoritik. Tidak mengajukan pemikiran cara bagaimana diwujudkan. Justeru dalam tataran “how” inilah letak persoalannya yang mendasar.

Mengapa Pancasila?

Pancasila diterima Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi dasar negara yang akan dibentuk waktu itu, sekaligus mampu mengatasi kemelut ”pro dan kon” tentang dasar negara Islam atau nasionalis sekuler. Dengan disepakatinya Pancasila menjadi dasar negara, sekaligus Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Bahasa Indonesia, Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia dengan sendirinya menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pengalaman terbentuknya negara itulah kiranya dalam keterpurukan sekarang ini, orang menoleh kembali pada Pancasila untuk dijadikan fundasi remedial fundamental penyelesaian masalah.

Maha karya founding fathers yang seharusnya kita kembangkan, kini sangat memprihatinkan. Pancasila, yang kini dirindukan, tidak sedikit pula yang berusaha meminggirkan dengan segala cara. UUD 1945, kini tinggal nama. Wujud aselinya sama sekali tidak nampak. Pada hal UUD 1945 merupakan derivasi/terjemahan otentik mengenai konsep, prinsip dan nilai-nilai Pancasila. (Bukankah ini sejalan dengan golongan tertentu yang menghancurkan rumah Bung Karno tempat Proklamasi Kemerdekaan diku- mandangkan?! Jika akar sejarah bangsa dihancurkan, mudahlah bangsa itu dicerai-beraikan).NKRI, kini digerogoti tetangga sebelah utara dan tenggara kita, di samping gejala rongrongan dari dalam negeri sendiri. Bhineka Tunggal Ika, usaha merusak “Tunggal”-nya sangat kentara. Kelompok atau golongan tertentu memaksakan nilai-nilai eksklusifnya kepada sesama anak bangsa, oleh Wes Hanson(ed) dalam Making Ethical Decision disebut moral imperialists, penjajahan moral. Moral imperialists ini berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Kini tinggal Bahasa Indonesia, Lagu dan Bendera Kebangsaan yang belum diacak-acak. Mungkinkah Pancasila berkemampuan seperti saat founding fathers membentuk negara pada 1945, untuk kita jadikan fundasi remedial fundamental penyelesaian masalah bangsa?!

Solusi yang Ditawarkan.

Malfan Alfian M, dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta, (Kompas, 15/3/2006) mengatakan, ”Kalau Pancasila mau direjuvenasi, sebaiknya semua pihak duduk kembali, sama-sama mendaftar permasalahan kebang- saan kita secara obyektif. Harus ada desain ulang penerjemahan Pancasila dan lingkup implementasinya”. Ajakan tersebut sangat tepat, untuk membahas hal-hal yang bersifat normatif tentang Pancasila agar dapat dioperasionalkan. Duduk bersama dan mendaftar permasalahannya merupakan langkah awal dari ”how”. Namun syarat utama kita harus benar-benar menyadari sebagai satu bangsa. Tidak seperti sekarang ini kehidupan bangsa kita seperti ungkapan Cina, ”Ikan besar makan ikan kecil, ikan kecil makan udang, dan udang makan lumpur” dalam segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan agama. Sangat bertolak belakang dengan semangat kebangsaan founding fathers saat mendirikan negara kita ini.

Sulastomo dan Malfan Alfian M sama-sama berpendapat, kita belum mampu mengimplementasikan kaidah kebersamaan yang dikehendaki Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Malfan menambahkan, ”sayangnya pula kita kekurangan contoh untuk meyakinkan bahwa kolektivisme itu lebih baik”. Pancasila tidak semata-mata kolektivisme, melainkan kolektivisme yang tetap mengakui hak individu. Pancasila merupakan hoogere optrekking dari sosialisme yang kolektivistik dan liberalisme yang kapitalistik individualistik, kaidah yang diletakkan oleh penggalinya. Tentang contoh, dapat dipelajari kehidupan politik Jerman, dalam buku ”Ekonomi Pasar Sosial, Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman”, karya Heinz Lampert. Sistem Ekonomi Pasar Sosial yang dibentuk Jerman pasca Perang Dunia II tetap berfungsi sampai sekarang. Paham Ekonomi Pasar Sosial berusaha menemukan jalan ketiga yang berada di antara Kapitalisme dan Sosialisme, dengan jalan memanfaatkan kelebihan dan menghindari keburukan dari keduanya. Bukankah itu sejalan dengan Pancasila?!

Sekiranya itu benar, bedanya adalah karakter dan semangat kebang- saan bangsa Jerman dan bangsa kita. Di sana karakter dan semangat kebangsaannya solid, sedangkan karakter dan semangat kebangsaan kita masih dijiwai oleh ungkapan tentang ”ikan besar dan ikan kecil”; semangat moral imperialists terhadap sesama anak bangsanya sendiri merambah dalam segala bidang kehidupan. Karakter bangsa dan semangat kebangsaan itulah sebenarnya yang menentukan.

Mohon direnungkan keprihatinan ini!
By: B. Parmanto,
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

%d blogger menyukai ini: